contoh gugatan perlawanan lelang hak tanggungan. 4. contoh gugatan perlawanan lelang hak tanggungan

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM HAL EKSEKUSI TERHALANG OLEH GUGATAN DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN Mohammad Algifarri Sukmaya*). 306 K/Sip/1962 dalam perkara : C. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), Pasal 1178 KUH Perdata, Pasal 6 jo. Hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 2. Disebutkan “setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku. Gugatan/Bantahan itu tersendiri diajukan. Peradilan Tata Usaha Negara. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain. Berdasarkan. 458 dan 1. 3564. Jika pendaftaran gugatan tidak melalui Kuasa Hukum maka person memberikan kelengkapan identitas Penggugat (fhoto copy KTP) ; 3. Tentunya pembebanan atas hak tanggungan ini bukan semata-semata untuk bank saja. 2 Pelelangan objek Hak Tanggungan merupakan salah satu cara perolehan hak atas tanah tersebut. 46. Apabila pemegang hak tanggungan pertama telah membuat janji untuk tidak dibersihkan (Pasal 1210 BW dan pasal 11 ayat (2) j UU No. Rumusan Kamar TUN 50. com ABSTRAK Jaminan Hak Tanggungan yang diberikan kepada lembaga perbankan berfungsi sebagaiYogyakarta, 4 April 2011. yang terjadi dalam proses eksekusi hak tanggungan yaitu gugatan pihak ketiga, objek hak tanggungan tidak laku, pemenang lelang tidak melakukan pembayaran lelang (wanprestasi), pemenang lelang tidak dapat menikmati objek lelang. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur. (copyterlampir);Disamping itu Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkaragugatan perlawanan atas lelang eksekusi hak tanggungan dan/ataugugatan mengenai perbuatan melawan hukum, berdasarkan Pasal 49UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama junctoPasal 25 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3). Perlawanan dalam Eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksekutorial - Bagian 1 Pada putusan No 383/ Pdt. atas gugatan perlawanan yang diajukan oleh debitor pemberi Hak Tanggungan harus dilindungi hak-haknya secara hukum dalam hal kepemilikan objek lelang yang berupa objek jaminan Hak Tanggungan yang telah dibelinya secara sah dari badan lelang yang melaksanakan sesuai prosedur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. Secara umum, eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim. Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) adalah Adanya gugatan perlawanan dari pemberi hak jaminan; 3) Lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan telah memperjelas bahwa parate eksekusi tak perlu lagi melalui pengadilan negeri. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. Bar ditemukan bahwa diperlukan waktu sekitar 4 (empat) tahun (1 Oktober 2007 sampai dengan 10 November 2011) bagi kreditor untuk mengeksekusi jaminan Hak Tanggungan. Dan tidak membenarkan penjualan objek hipotik atau hak tanggungan oleh kreditur melalui lelang tanpa adanya fiat eksekusi dari pengadilan. Pada prinsipnya, jika rumah tersebut dibebankan dengan hak tanggungan, Bank sebagai kredit o r mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminan rumah tersebut. Putusan MA-RI No. Jul 5, 2017 · Perlawanan dalam Eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksekutorial - Bagian 1 Pada putusan No 383/ Pdt. ABSTRAK Undang-undang Hak Tanggungan memberikan kemudahan dan kepastian Pemegang Hak Tanggungan melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum. 1) Pengajuan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (“KPKNL”)[6], yang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan. Pengadilan Negeri Medan telah memutus perkara perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan Nomor: 726/Pdt. Deskripsi: Gugatan atas pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan. Namun keputusan-keputusan yang mengatur hak tanggungan itu tidak dimuat. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU HT”)dan Pasal 15 ayat (3) jo. Selanjutnya, khusus untuk pelelangan hak tanggungan oleh pembeli lelang dapat mengajukan permohonan eksekusi pengosongan kepada ketua Pengadilan Negeri tanpa mengajukan gugatan dengan menyampaikan Grosse Risalah Lelang. Pembebanan hak tanggungan sebagai sebuah jaminan atas tanah tidak bersifat memaksa, namun setelah hak tanggungan ada, maka segala ketentuan dalam UUHT wajib dilaksanakan. Pengacara Anda akan membantu Anda memahami perbedaan antara jenis-jenis gugatan ini dan memberi saran tentang mana yang paling cocok. Selain itu, memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut terebih dahulu dari kreditur lainnya,. DALILDALIL PENGGUGAT1. Debitur keliru berprestasi; 3. Kenyataan ini tentu belum sejalan dengan tujuan dari UUHT yang salah satunya menyatakan bahwa eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan secara mudah dan pasti. 1555/2016 tanggal 22 Maret 2016 atas Sertifikat Hak Milik No. Pakpahan, Alwine Rosdiana. Metode penelitan yang di gunakan adalah yuridis empiris. Baca juga : Contoh Gugatan Perlawanan dalam Kasus Lelang Hak Tanggungan. PDF | On Jan 14, 2020, Fatria Gunawan published PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP EKSEKUSI BARANG BUKTI ATAS PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP( INKRACHT VAN. Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. gugatan rekonvensi, mengajukan permohonan pengosongan objek kepada Ketua Pengadilan, dan mengajukan gugatan ganti rugi. Nilai limit adalah harga minimal barang yang akan. Apabila pelelangan sesuai pemegang hak tanggungan yang dikaitkan dengan Pasal 6Selanjutnya, khusus untuk pelelangan hak tanggungan oleh pembeli lelang dapat mengajukan permohonan eksekusi pengosongan kepada ketua Pengadilan Negeri tanpa mengajukan gugatan dengan menyampaikan Grosse Risalah Lelang. 1 Pentingnya Dokumen yang Digunakan untuk Dijadikan sebagai Syarat – Syarat Dalam Proses Lelang Eksekuis Hak Tanggungan Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Daryanto sebagai. E / 2016 / PN. 28% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat. Ahli waris yang sah, yang dalil gugatannya adalah proses pemasangan hak tanggungan dilakukan setelah pewaris selaku pemilik jaminan meninggal dunia disertai bukti-bukti. Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang. Gugatan perdata yang biasa dilayangkan kepada pejabat lelang adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sep 9, 2010 · Contoh Parate Eksekusi. Alasan sedang dijaminkan atau berada di bawah sita jaminan adalah merujuk pada perluasan Pasal 195 ayat (6) yang dapat diperluas yaitu (1) berdasarkan alasan barang yang hendak dieksekusi dijaminkan kepada 6 Bernhard Limbong. Peralihan hak atas tanah melalui lelang dilakukan dalam rangka pelunasan hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Kn. Hak Tanggungan Yang Dilelang Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud di dalam UUPA mengenai 4 Setiono. Perlawanan dalam Eksekusi Obyek. Contoh Kasus. KUHPerdata4 juga atas permintaan dari kreditor pemegang hipotik (sekarang pemegang hak tanggungan) pertama yang mengajukan permohonannya berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata. 1. Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang kemudian secara mengejutkan memberikan Putusan Nomor 261/PDT. Yang dapat diartikan dimana dengan adanya kondisi kepailitan ataupun PKPU tidak berpengaruh terhadap pemilik hak agunan tersebut. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK. G/2010/PN. Putusan MA RI tanggal 15 April 1981 No. Dalam prakteknya lelang eksekusi ini sering mendapat. 3. G/ 2008/ PN. Contoh surat permohonan pencabutan skpt ke kpknl dalam proses lelang hak tanggungan by gunadi_lie. Jika obyek hak tanggungan dalam pembebanan lebih dari satu hak saja, 1. Menyatakan gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet )Pelawan atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungandinyatakan tidak dapat diterima;2. Salah satu metode untuk mengamankan kewajiban adalah dengan hipotek. Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat. Admin blog Kumpulan Surat Penting juga. BANK RAKYAT INDONESIA : Nomor: 26/Pdt. H, M. Menurut Sudikno Mertokusumo, derden verzet adalah sebagai perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya. 3. 161. Menurut Pasal 207 Herziene Indonesische Reglement (HIR) yang menyatakan bahwa “terhadap sita eksekutorial baik yang mengenai barang tetap maupun barang bergerak pihak yangpembatalan risalah lelang Nomor462/2016 tanggal 20 Desember 2016, Nomor 472/2016 tanggal 23Desember 2016, Nomor 476/2016 s. Liona N. Direktori. 4 Tahun 1996), ditegaskan bahwa. PDG, Nomor 57/Pdt/2010/PT. Pihak perbankan menggunakan lelang Pasal 6 UUHT untuk memperoleh pelunasan atas utang debitur. May 24, 2010 · Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan ”. Bank Negara Indonesia (BNI). Demikian jawaban dan penjelasan kami atas pertanyaan Anda. Berbekal keyakinan demikian, Para Pelawan mengajukan perlawanan sita eksekusi lelang atas objek agunan. Pada azasnya, upaya hukum ini menangguhkan eksekusi. (harga dapat berubah-ubah sewak-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu)keabsahan suatu dokumen dalam proses eksekusi lelang atas obyek hak tanggungan di Kantor Lelang Surakarta. SMG. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (droit de preference). G/2016/PN Medan. Tingginya pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dikarenakan semakin tingginya pemberian pinjaman kepada masyarakat yang berdampak semakin tinggi pula tinggal. Terhadap pelelangan hak. penetapan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri. Terhadap dalil gugatan tersebut Tergugatmenolak tegas, karena karena surat NO. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 35-52. 2020/NO. G/2016/PN Medan. Bank Sumut. objek lelang Hak Tanggungan melalui lelang, masing-masing sebagai Terlawan I dan Terlawan II. keabsahan dokumen persyaratan lelang; c. Dalam penelitian ini terjadi hal dimana walaupun debitur telah terbukti berbuat cidera janji. Ayat (1) Penjual bertanggung jawab terhadap: a. 1. secara jelas dan nyata sama dengan Gugatan PELAWAN tertanggal15 Juni 2015. Peradilan Tata Usaha Negara. Terkait dalam pelaksanaan lelang ini, adanya pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Ana menghadapi kesulitan finansial akibat situasi darurat medis yang tidak terduga dan tidak mampu lagi. G/2017/PTA. 000,-Semua perbuatan yang dilakukan oleh: 1. 4. Menyatakan bahwa Gugatan Perlawanan atas Penetapan Lelang Eksekusi Nomor : 01/Pdt. Di antaranya, Bank BNI Syariah 11 nasabah, Bank Muamalat empat nasabah, Bank BRI. Selain itu, berdasarkan Pasal 916a sampai Pasal 929 KUHPer untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat “diperhitungkan kembali” nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Agar gugatan tidak illusoir. 28% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat. contoh surat gugatan perlawanan perkara perdata. Gugatan/Bantahan itu tersendiri diajukan sebelum pelaksanaan lelang dan pascalelang. Kra, Pelawan, tidak dapat diterima; 2. 3. Terjadi disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan dalam menjalankan eksekusi Hak Tanggungan, yaitu antara UUHT yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial Hak. 20 UUHT). Ashori yang bertempat. Permasalahan Eksekusi Putusan adalah sebuah makalah yang membahas tentang berbagai kendala dan solusi dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata, khususnya yang berkaitan dengan hadhanah atau pengasuhan anak. Pejabat lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan. Debitur terlambat berprestasi. ”. Tantangan Dinamika dan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan mau dibawa kearah mana, Kondisi Hak Tanggungan saat ini masih dalam perjalanan menuju kearah yang lebih baik dan positif, demikian. Pasal 11 ayat (2) huruf e jo. S/2022/PN Bau, bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan melakukan perjanjian utang piutang sebagaimana dibuktikan dengan surat perjanjian utang piutang tertanggal 10 Mei 2021,. 000, (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah)Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan. Hal ini ditegaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dalam penyelesaian kredit macet yang dihadapi oleh PT. C/SEMA 7 2012. Lelang Objek Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan oleh PT. 14 Tahun IV/2013) adalah 2. Kerja. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya. 09/Pdt. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 1996. 4 Tahun 1996 tentang Hak. Pengadilan Negeri Medan telah memutus perkara perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan Nomor: 726/Pdt. berdasarkanSertifikat Hak Tanggungan No. G/2016/PN-Mdn, Eko Handoko Hasian dalam hal ini mengajukan gugatan perlawanan yang berisi pembatalan pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan, akan tetapi gugatan perlawanan yang diajukan tidak dapat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pengkajian yang didasarkan pada data. perlawanan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, dan dapat pula dapat mengajukan perlawanan (derden verzet). PRIMAIR: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan sah menurut hukum Penggugat mempunyai hak atas sebidang tanah yang di atasnya. Hum. “Pengaturan dan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan perlu penyempurnaan lagi agar lelang tersebut efektif, cepat, mudah, sederhana, pasti, dan. PENDAHULUAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM LELANG EKSEKUSI TERHADAP PERLAWANAN PIHAK. Bank selaku kreditur preferen mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, yaitu sita conservatoir dan sita revindicatoir, tidak diatur baik dalam HIR, RBg atau R V, namun dalam praktek menurut. Pasal 1 angka 1 UUHT berbunyi: Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,. Penetapan atau putusan dari lembaga peradilan; c. 1/Yur/Perkons/2018. 920. Sertifikat Hak Tanggungan No. Lamp. 976. Jkt. Jkt. Bersifat Terbatas. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan. Menyatakan eksepsi para Terlawan dapat diterima ; Dalam Pokok Perkara. Atas dasar inilah, lelang eksekusi Pasal 6 UUHT yang diselenggarakan oleh KPKNL dilakukan dengan dasar konsep Parate Executie. o Dari uraian diatas kiranya dapat dipahami bahwa eksekusi Lelang Hak Tanggungan tidak semata-mata harus dipimpin oleh Ketua Pengadilan (melalui titel eksekutorial) tetapi dapat juga dilaksanakan berdasarkan berdasarkan pasal 6 UUHT. Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kreditor sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang dilelang, tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 Ayat (11) HIR, melainkan harus diajukan gugatan (pengosongan). Atas dasar inilah, lelang eksekusi Pasal 6 UUHT yang diselenggarakan oleh KPKNL dilakukan dengan dasar konsep Parate Executie. Sebab, ini berkaitan dengan jaminan umum yang tercantum dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:Menyatakan Gugatan Perlawanan Lelang eksekusi Pelawan kabur;II. Smd. Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang. Dalam beberapa. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, mengatur dengan jelas bahwa eksekusi Hak Tanggungan tetap harus memerlukan izin/fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat. Apr 23, 2013 · Dalam artikel tersebut Witanto menjelaskan antara lain bahwa perlawanan terhadap sita eksekusi (partij verzet) diatur dalam Pasal 207 Herzien Indlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 225 Rechtsreglement Buitengewesten (“RBg”). syarat. kepada pihak lain. Kata Kunci: Perlawanan Pihak Ketiga, Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum. Eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dua cara yaitu Parate Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan, atau melalui Fiat Eksekusi Pengadilan. Dalam hal hasil eksekusi hak tanggungan tidak cukup untuk melunasi utang yang dijaminkan, menurut hemat kami kreditur bisa saja melakukan eksekusi terhadap harta benda lainnya milik debitur. Secara umum gugatan dan perlawanan artinya adalah sama yaitu upaya untuk mempertahankan hak perdata atau menuntut agar hak dipenuhi jika hak tersebut diganggu oleh orang atau pihak lain.